OPINI PUBLIK, KEBIJAKAN PUBLIK DAN DEMOKRASI

Oleh : Fachrur Rizha,S.Sos.I


Hampir semua orang setuju bahwa dalam suatu kebijakan publik harus demokrasi dan sangat dipengaruhi oleh opini publik. Namun ada banyak ketidaksepakatan tentang seberapa kuat pengaruhnya. Apakah itu sekuat seharusnya, yang berarti proses politik yang demokratis berjalan dengan baik? Atau lebih lemah, yang berarti proses politik demokrasi bekerja buruk?

Kebanyakan penelitian menunjukkan pendapat mempengaruhi kebijakan, beberapa menunjukkan dampaknya menjadi sangat kuat (Burstein 2003a; Erikson et al 1993; Erikson et al. 2002). Benjamin Page (2002), berpendapat bahwa studi utama melebih-lebihkan dampak pendapat tentang kebijakan: berdasarkan penelitian menyimpulkan; (1) fokus pada isu-isu di mana pemerintah sangat mungkin responsif, (2) mengukur pendapat dan kebijakan dengan cara yang menyembunyikan kasus-kasus non responsif, dan (3) mengabaikan kekuatan besar yang melemahkan pengaruh publik terhadap kebijakan. "Kalau kita menerima teori demokrasi populistic yang menyerukan kepatuhan kebijakan dekat kepada preferensi warga biasa, maka sistem politik AS memiliki jalan panjang sebelum sepenuhnya menjadi demokratis".


Ekspektasi Dampak Opini Publik Tentang Kebijakan Publik
Munculnya pendapat ilmiah pemungutan suara publik di tahun 1930-an dan 1940-an membuatnya mungkin untuk perdebatan dasar dampak opini publik tentang kebijakan publik pada data dan bukan spekulasi. Kelompok bersaing teoretikus memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana dampak yang kuat itu. Penganut "teori demokrasi" (Dahl 1971; Mayhew 1974; Stimson et al 1995). Mengambil contoh lembaga demokratis, percaya bahwa lembaga-lembaga tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengontrol pemerintah, dan sangat diharapkan pendapat dapat mempengaruhi kebijakan. Penganut berbagai pendekatan lainnya, termasuk Marxis, beberapa elit dan neopluralist (Domhoff 2002; Manley 1983; Schattschneider 1960; dan ulasan di Lowery dan Gray 2004; McFarland 2007) antara mereka sendiri tidak setuju tentang siapa yang melakukannya kontrol pemerintah tetapi setuju bahwa bukan masyarakat umum.

Siapa yang benar? Apakah opini publik penentu utama kebijakan publik? Atau kekuatan lain yang jauh lebih kuat?. Erikson et al 's. (1993: 80) menyimpulan kekuatan korelasi opini kebijakan adalah "mengagumkan" dan Stimson et al. (1995: 557) " terjemahan tentang satu per satu dari preferensi ke dalam kebijakan" mungkin tampak sedikit hiperbolik, tetapi kebanyakan studi tidak menemukan pendapat yang mempengaruhi kebijakan, (Burstein 1998a, 2003a).

Page (2002) berpendapat, studi-studi menemukan pendapat sangat mempengaruhi kebijakan karena mereka memiliki data opini publik terutama untuk masalah yang responsif pemerintah terutama kemungkinan isu-isu penting kepada publik (Page&Shapiro 1983; Burstein 2003, 2006 ). Kesimpulan ini didasarkan pada sampel bias masalah. Untuk meningkatkan perkiraan dampak pendapat tentang kebijakan, kita membutuhkan sampel yang tidak bias.

Ada perdebatan panjang dan mencerahkan tentang berapa banyak orang tahu tentang politik, seberapa banyak informasi yang mereka butuhkan untuk mengekspresikan arti preferensi kebijakan, dan sejauh mana informasi mereka yang telah dimanipulasi oleh elit. Subyek implisit dari perdebatan, pada dasarnya apakah pandangan konvensional demokrasi dapat disimpan. Mungkin individu tidak bodoh dan tidak baik tentang politik, kadang-kadang, mereka mampu membuat penilaian yang cukup baik tentang alternatif kebijakan kompleks (Hansen 1998; Lupia 1994; Arceneaux 2005).

Para pendukung teori demokrasi berhipotesis bahwa pendapat menentukan kebijakan; lawan-lawan mereka berhipotesis bahwa kelompok pemerintah yang kuat dapat untuk mengadopsi kebijakan publik selain yang diinginkan.

Bagaimana jika pemerintah tidak menanggapi opini publik karena opini publik tidak ada? Dari sudut pandang konvensional. responsif tinggi yang baik, tanggap rendah buruk, kita harus menyimpulkan bahwa demokrasi tidak berfungsi. Namun kesimpulan semacam tampaknya sesat. Ini bukan seolah-olah masyarakat adalah kehilangan untuk kepentingan khusus; publik hanya tidak tahu atau peduli apa yang Kongres lakukan. Standar konvensional tidak relevan.

Apakah elite memanipulasi opini publik? Tentu mereka mencoba. Tapi apakah mereka sering berhasil? Banyak penelitian menunjukkan bahwa itu sangat sulit untuk memanipulasi pendapat umum. Klaim bahwa perdebatan kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh manipulasi opini publik kadang-kadang terbukti tidak berdasar (misalnya, pada rencana perawatan kesehatan Clinton, Blendon et al 1995). Dan perbedaan antara manipulasi dan pendidikan tampaknya sering subjektif. Kita ingin orang-orang terbuka terhadap informasi baru tentang alternatif kebijakan. Di titik manakah berupaya memberikan informasi pergeseran dari pendidikan terhadap manipulasi? Tidak ada yang pernah mampu membangun aturan garis terang yang akan membedakan antara keduanya. Ini bukan untuk mengatakan manipulasi yang tidak pernah berhasil, tetapi bukti bahwa hal itu adalah langka. Ketika kita mempertimbangkan kebijakan-kebijakan publik yang tidak memiliki pendapat, perbedaan antara teori-teori menjadi relevan, dan kita perlu bertanya seberapa kuat opini publik mempengaruhi kebijakan publik. Kemudian, kita harus bertanya seberapa baik kita dilayani oleh pendekatan konvensional untuk mengukur opini publik, kebijakan publik, dan hubungan di antara mereka.


Mengukur Dampak Opini Publik Terhadap Kebijakan Publik
Dalam salah satu artikel yang paling berpengaruh yang pernah diterbitkan hubungan antara opini publik dan kebijakan publik, Page dan Shapiro (1983) meneliti kesesuaian dalam pergerakan opini publik dan kebijakan di Amerika Serikat antara 1935 dan 1979: Apakah kebijakan bergerak ke arah yang sama sebagai opini publik, dalam arah yang berlawanan, atau tidak sama sekali? Mereka memilah-milah ratusan survei (sebelum database elektronik) untuk menemukan lebih dari 3.300 pertanyaan tentang preferensi kebijakan!, Dan kemudian menyipit penelitian mereka turun ke 357 isu-isu yang telah diminta pertanyaan mengubah pendapat berulang kali dan telah terjadi signifikan. Dari 231 kasus di mana pendapat dan kebijakan keduanya berubah, ada keselarasan dan kebijakan bergerak dalam arah yang sama untuk 66% Ini tingkat kesesuaian mereka menafsirkan sebagai "agak besar"merupakan penyebab penting perubahan kebijakan."

.... Analisis dalam artikel ini didasarkan pada 357 kasus penuh perubahan pendapat [direduksi menjadi 231 di mana kebijakan berubah] terakhir mereka analisis, untuk semua yang telah kita dapat kode keselarasan covariational (atau noncongruence) menggunakan setidaknya satu ukuran sesuai kebijakan pemerintah. Dalam banyak kasus (57 persen), ukuran terbaik tersedia adalah identik dengan ukuran yang ideal secara teoritis yang disepakati oleh kedua peneliti senior pada kata-kata yang tepat untuk setiap item survei "Page dan Shapiro tidak mendaftar tindakan mereka opini publik atau tindakan mereka. kebijakan publik, atau menjelaskan bagaimana kecocokan diantara mereka. "teknik pengukuran kebijakan" tidak pernah diterbitkan. Ini karena itu tidak mungkin untuk mengevaluasi hasil temuan mereka.

Mengukur Opini Publik
Ada dua cara standar untuk menganalisa hubungan antara opini publik dan kebijakan publik. Peneliti tertarik pada kebijakan tertentu mulai dengan langkah-langkah kebijakan dan kemudian mencoba untuk menemukan langkah-langkah yang relevan dari opini publik, sementara peneliti tertarik pada dampak opini publik mulai dengan ukuran pendapat dan kemudian mencari langkah-langkah kebijakan yang relevan. Sebagai contoh, peneliti yang tertarik dalam aksi kongres pada perang Vietnam pertama terfokus pada apa yang Kongres lakukan dan kemudian mencari langkah-langkah dari apa yang masyarakat ingin (Burstein dan Freudenburg 1978; McAdam dan Su 2002), sedangkan Page dan Shapiro (1983), terutama tertarik pada dampak keseluruhan pendapat tentang kebijakan, pertama kali ditemukan ukuran pendapat dan kemudian mencari langkah-langkah kebijakan yang relevan.

Kedua set peneliti berharap menemukan ukuran opini publik mengenai kebijakan tertentu. Yaitu, mereka ingin tahu persis apa yang masyarakat ingin pemerintah lakukan. Sayangnya adalah masyarakat jarang bertanya apakah menikmati atau menentang kebijakan khusus (Burstein 2006); , ia diminta untuk memilih di antara usulan kebijakan bersaing dalam agenda pada waktu tertentu. Ini menghadapkan peneliti dengan dilema. Jika mereka hanya mempelajari isu-isu yang masyarakat telah diminta preferensi tentang kebijakan tertentu, mereka akan dapat mempelajari masalah-masalah sangat sedikit, tetapi jika mereka ingin mempelajari masalah-masalah lain, mereka harus menggunakan ukuran opini publik arguably terkait masalah-masalah, tapi tidak untuk proposal kebijakan tertentu (Burstein 1998).

Perang Vietnam memberikan contoh yang baik dari dilema ini. keterlibatan Amerika dalam perang menjadi sangat kontroversial, ada banyak protes terhadap hal itu, dan itu mempengaruhi pemilihan kongres (Burstein dan Freudenburg 1977). Ini penting untuk mengetahui apakah Kongres menanggapi opini publik ketika mengakhiri keterlibatan Amerika.

Mengukur Kebijakan Publik
Menggambarkan dan menganalisis opini publik tentang isu-isu kebijakan yang rumit, tetapi terjadi di daerah yang sangat canggih, secara teoritis dan metodologis. Ada organisasi yang ditujukan untuk mengumpulkan data tentang opini publik dan memastikan dan meningkatkan kualitas mereka (National Opinion Research, Survey Research Center di University of Michigan, dan banyak lainnya), ada jurnal akademik yang telah dikhususkan untuk opini publik selama puluhan tahun (pini Publik Triwulan yang mulai terbit tahun 1937); banyak upaya telah dikhususkan untuk standardisasi pengukuran silang pendapat nasional, dan ahli berbagai aspek survei lapangan secara teratur (Glynn et al 1999;. Schaeffer dan Presser 2003).

Hampir semua ini adalah benar bagi kebijakan publik. Peneliti sering mencurahkan upaya yang cukup untuk mengukur kebijakan dalam studi mereka sendiri dan ada kemajuan dalam standarisasi data pada pengeluaran publik sebagai ukuran kebijakan (Brooks dan Manza 2007 ). Tetapi tidak ada organisasi yang ditujukan untuk mengukur kebijakan dengan cara fokus pada organisasi opini publik, tidak ada ahli mengenai pengukuran kebijakan di pada opini publik, dan tidak ada ringkasan dari sastra sistematisasi dan ditujukan untuk memperbaiki pengukuran kebijakan. Namun tindakan bermasalah dari opini publik mungkin pada langkah-langkah kebijakan yang lebih buruk.

Meskipun banyak peneliti mengukur kebijakan, mereka hampir tidak pernah mencoba, atau bahkan mendiskusikan, satu pendekatan yang tampaknya berpotensi sangat penting: mengukur apa usulan kebijakan atau undang-undang benar-benar mengatakan, dalam tingkat detail. Serius upaya untuk melakukannya hampir tidak memiliki dampak pada pengukuran umum. Misalnya, Steinberg (1982) tentang hukum tenaga kerja, Meyer et al. Boli-Bennett dan Meyer 1978 pada ketentuan konstitusional dalam domain banyak kebijakan. Saya menduga bahwa peneliti gagal untuk mengukur apa yang dikatakan hukum karena alasan sederhana: melakukannya sangat- sangat sulit. Tapi tidak akan ada kemajuan tanpa usaha.

Sulit untuk percaya bahwa temuan dampak pendapat tentang kebijakan tidak terpengaruh oleh keputusan tentang bagaimana mengukur kebijakan. Tapi dampak dari keputusan atas temuan tidak pernah serius dianalisis.

Memutuskan Ketika Opini dan Kebijakan Setuju
(Wlezien 1995, 2004; Soroka dan Lim 2003; Soroka et al. 2005), menelusuri bagaimana pendapat masyarakat tentang pengeluaran dalam berbagai domain kebijakan mempengaruhi pengeluaran aktual, dan bagaimana pengeluaran pada gilirannya mempengaruhi opini publik. Di sini, sangat jelas bahwa ada pertandingan konseptual erat antara variabel independen dan dependen (pendapat dan kebijakan), sehingga hasil yang kuat dapat diambil serius, dan yang lemah dapat dilihat sebagai nyata daripada sebagai produk dari kesalahan pengukuran.

Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara pendapat dan kebijakan diukur. Weissberg (1976) dan Wlezien dan Soroka (2007) menjelaskan empat cara di mana preferensi dapat dikaitkan dengan kebijakan untuk melihat apakah mereka setuju. Pendekatan "mayoritas" (Weissberg 1976: 83) melihat pendapat dan kebijakan sebagai setuju jika mayoritas masyarakat lebih memilih kebijakan yang ada. pendekatan "konsistensi kebijakan," (Wlezien dan Soroka 2007, menggambar di Monroe 1979, 1998) menggeser fokus untuk mengubah: pendapat dan kebijakan yang konsisten jika mayoritas publik mengatakan ingin perubahan kebijakan, dan perubahan kebijakan. pendekatan "kovarasi" juga berfokus pada perubahan, tetapi menambahkan perbandingan di waktu atau ruang. Entah masyarakat dalam unit politik tertentu bertanya tentang kebijakan yang sama lebih dari sekali, atau publik dalam unit politik yang berbeda (seperti negara bagian Amerika Serikat) akan ditanya tentang kebijakan yang sama. Jika perbedaan dalam preferensi kebijakan sepanjang waktu atau di unit politik berkaitan dengan perbedaan yang sebanding dalam kebijakan, maka pendapat dan kebijakan dikatakan; pendapat dilihat memiliki berpotensi mempengaruhi kebijakan. Akhirnya, representasi pendekatan "dinamis" (Wlezien dan Soroka 2007, disebut "memuaskan" pendekatan dalam Weissberg 1976: 84) berfokus pada hubungan timbal balik antara pendapat dan kebijakan. Jika perubahan kebijakan dalam menanggapi pendapat, apakah pendapat kemudian merespon perubahan kebijakan dan pada gilirannya mempengaruhi perubahan kemudian dalam kebijakan?

Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan mayoritas adalah paling sederhana dan konsisten dengan ide-ide akal tentang demokrasi: adalah pemerintah melakukan apa yang mayoritas masyarakat ingin? Namun para peneliti jarang menggunakannya, sebagian karena kebanyakan orang tidak tahu apa kebijakan saat ini sebagai contoh, berapa banyak pemerintah AS menghabiskan pada pertahanan dan tidak bisa memilih di antara alternatif masuk akal, dan sebagian lagi karena sering tanggapan sangat tergantung pada kata-kata pertanyaan (misalnya, Best dan McDermott 2007). Pendekatan konsistensi dapat menjadi masalah karena kita tidak tahu bagaimana tuntutan untuk perubahan yang berkelanjutan mungkin. Dalam model covariation, apakah perubahan di opini publik mengarah pada perubahan kebijakan publik, yang menunjukkan responsif arah, tetapi mengatakan apa-apa tentang tingkat. Pertahanan pengeluaran bisa turun ketika publik menginginkan untuk turun, namun tingkat pengeluaran masih dapat dua atau tiga kali apa yang masyarakat ingin. Dan pendekatan representasi dinamis mungkin tidak sangat berguna untuk perubahan kebijakan yang terputus (memberlakukan undang-undang antidiskriminasi, misalnya, sebagai lawan untuk mengubah tingkat pengeluaran).


Opini Publik Versus Gaya Lain
Semua orang setuju bahwa kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan opini publik, aktivitas organisasi, hasil pemilu, ideologi partai, media massa, peristiwa yang relevan, dan seterusnya. Namun, banyak studi tentang dampak dari pendapat mengabaikan semua (atau hampir semuanya) selain pendapat itu sendiri, termasuk variabel yang mungkin terkait dengan kedua pendapat dan kebijakan. Ini, menurut Page (2002: 326-331), kemungkinan akan mengakibatkan dampak kelebihan perkiraan pendapat tentang kebijakan. Jika termasuk variabel-variabel tersebut, kita akan menemukan bahwa bagian pengaruh sekarang dikaitkan dengan pendapat akan terbukti menjadi produk dari kekuatan-kekuatan lain.

Tiga cara berpikir tentang bagaimana pendapat, kebijakan, dan variabel lain mungkin terkait.

Pertama, bukannya melihat analisis perubahan kebijakan sebagai dasarnya kontes antara variabel yang lebih penting, opini publik atau kepentingan organisasi? Analisis dapat dilihat sebagai fokus pada kontes antara lawan-lawan politiknya. Apa yang menentukan mereka menang; berpendapat, bunga aktivitas organisasi, kampanye kontribusi, liputan media, dll, dibandingkan seluruh kekuatan-kekuatan di sisi lain? Seringkali perjuangan politik tidak sejalan terhadap publik (yang diukur dengan preferensi opini publik), katakanlah, kepentingan perusahaan. Sebaliknya, beberapa bagian masyarakat dapat berbagi preferensi kebijakan dari beberapa kepentingan korporasi, bertentangan dengan bagian lain dari kepentingan perusahaan publik dan lainnya (Glasberg dan Skidmore 1997; Kollman 1998). Dan kadang-kadang tidak mungkin untuk mengukur pengaruh relatif kekuatan-kekuatan yang berbeda karena hampir semua orang di sisi yang sama (Smith 2000: 200). Hal ini baik umum dan mempengaruhi untuk melihat politik sebagai perjuangan demokrasi kalah-menang, tapi tidak perlu untuk melakukannya (Kollman 1998: 156; Soule dan Olzak 2004: 493).

Kedua, penentu kebijakan yang mungkin dapat berinteraksi. Alih-alih kebijakan yang dipengaruhi oleh opini publik atau organisasi kepentingan, barangkali itu dipengaruhi oleh keduanya, dengan masing-masing meningkatkan dampak yang lain. Agnone (2007: 1.606), misalnya, menemukan bahwa dampak dari opini publik terhadap kebijakan lingkungan ditingkatkan oleh protes lingkungan; Burstein (1998b: 115-116) menemukan bahwa opini publik pada kesempatan kerja yang sama berinteraksi dengan kegiatan pemimpin Kongres, dengan masing-masing meningkatkan dampak yang lain, dan Soule dan Olzak (2004: 491-492) menemukan dampak opini publik ditingkatkan dengan intensitas persaingan pemilu antara para pihak. Secara umum (Burstein 2003a: 35) dari sejumlah kecil studi yang mencakup beberapa faktor-faktor penentu kebijakan menunjukkan bahwa peranan kepentingan organisasi-organisasi, pihak, dan kegiatan elit tidak mengurangi perkiraan dampak opini publik tentang kebijakan, bertentangan dengan Page mengharapkan apa yang masuk akal dimana interaksi lainnya adalah mungkin, Amenta et al. (2005) menemukan aktivitas gerakan organisasi sosial yang lebih efektif bila Demokrat Wright dan memegang kekuasaan. Schaffner (2002). Berpendapat bahwa pihak meningkatkan publik kontrol atas kebijakan publik.

Ketiga, dan akhirnya, adalah banyak kebijakan yang tidak ada opini publik. Tentu saja, mereka yang belajar dampak pendapat tentang kebijakan tidak akan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan seperti itu, tapi kita tahu ada banyak sekali dari mereka (Burstein 2006). Ketika opini publik tidak ada, gaya selain mendapatkan publik apa yang mereka inginkan, tapi tak ada rasa yang berarti di mana mereka dapat dikatakan telah menang terhadap publik.


Implikasi Analisis untuk Demokratis Politik
Para ilmuwan sosial mulai mempelajari hubungan antara opini publik dan kebijakan publik dalam ukuran besar karena mereka merasa bahwa yang terbaik, demokrasi berarti tanggap pemerintah kepada publik. Munculnya pemungutan suara pendapat ilmiah publik memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari tahu apa yang masyarakat inginkan dan melihat apakah pemerintah memang menanggapi. Jika jawabannya adalah ya, demokrasi bekerja, jika tidak, demokrasi tidak bekerja. Dan banyak dari studi tentang faktor-faktor penentu kebijakan publik telah diorganisir di seputar pandangan sejak: opini publik atau kepentingan-kepentingan khusus, opini publik atau elit kekuasaan, opini publik atau birokrat pemerintahan oleh banyak orang, atau pemerintahan oleh beberapa orang.

Jika kita ingin bergerak maju dalam pemahaman kita tentang opini publik dan kebijakan publik, kita harus meninggalkan pandangan ini. Jika masyarakat memiliki pendapat, akan jarang mereka menjadi begitu dikenal dan dipahami, dan begitu jelas berhubungan dengan kemungkinan perilaku suara masyarakat di pemilu berikutnya, bahwa mereka akan berubah menjadi kebijakan langsung. preferensi ini publik akan diatur dan dikirimkan melalui organisasi. Seringkali, perjuangan politik tidak akan terorganisasi terhadap publik, melainkan beberapa organisasi dan beberapa bagian dari publik terhadap organisasi lain dan bagian lain dari masyarakat. Dan pada masalah yang paling umum tidak dapat dikatakan memiliki pendapat sama sekali. Kemudian, organisasi akan sering diadu melawan satu sama lain; pada beberapa isu, mungkin ada organisasi yang ingin perubahan di satu sisi, dan tidak ada oposisi di pihak lain (Baumgartner dan Leech 2001). Organisasi tidak bisa dikatakan menang atas publik jika publik tidak peduli.


OPINI PUBLIK, KEBIJAKAN PUBLIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Di Indonesia yang merupakan negara yang saat ini menjalankan sistem demokrasi, opini publik merupakan hal yang terus berubah dalam setiap perkembangan negara ini. Jika pada masa Orde Baru opini publik dalam masyarakat tidak berfungsi untuk mengubah atau mempengaruhi kebijakan publik oleh para elit politik dan penguasa, maka saat ini opini publik dapat lebih bebas, bahkan masyarakat dapat ikut serta dalam memberikan tanggapan terhadap berbagai perkembangan politik di negeri ini. Dan tidak jarang opini publik yang kuat akhirnya dapat mengubah atau menentukanm kebijakan publik yang dibuat oleh penguasa pemerintah dan elit politik.

Kita sering melihat kebijakan publik yang ditentang oleh kelompok masyarakat. Ini menunjukkan, opini publik tidak bisa dikatakan sepenuhnya dibentuk oleh kebijakan atau perilaku elite politik. Mungkin ada pengaruh kebijakan publik terhadap opini publik, tetapi pengaruh itu mungkin tidak sempurna. Masih ada opini publik yang bukan hasil dari kebijakan publik, yang bukan dari pengaruh perilaku elite politik. Ia bisa muncul dari pengalaman hidup sehari-hari yang tidak terlihat atau tidak dipandang penting oleh elite sehingga tak jadi bagian kebijakan publik. Namun, kelompok masyarakat tertentu itu jadi masalah kepentingan bersama. Terlalu banyak masalah dalam masyarakat yang elite tidak tahu, tidak merasakannya sebagai yang mendesak, dan karena itu tidak masuk dalam kebijakan publik. Kalau memang kebijakan publik memengaruhi pembentukan opini publik, setidaknya opini publik itu merupakan respons terhadap kebijakan publik tersebut sehingga wujudnya tidak sama dengan opini publik yang dilemparkan elite ke publik itu sendiri. Kebijakan publik adalah satu hal, sementara respons masyarakat terhadap kebijakan itu adalah hal yang lain. Yang terakhir ini merupakan bagian opini publik.

Terkait dengan sifat tanggap pemerintah, partisipasi politik warga negara untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik jadi watak khas lain dari demokrasi. Kata ahli studi demokrasi empiris terkenal, Sidney Verba (1995), demokrasi tak terbayangkan tanpa partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik adalah tindakan warga negara biasa, bukan elite, untuk memengaruhi keputusan politik, termasuk kebijakan yang akan dibuat elite atau pejabat publik. Dengan dua sifat utama demokrasi ini, selanjutnya kita dapat mengatakan bahwa demokrasi adalah rezim yang responsif terhadap tuntutan publik yang menjelma dalam partisipasi politik dan opini publik. Opini publik adalah pengetahuan yang disikapi sehingga menjadi sikap publik tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik (Saiful Mujani, Kompas).

Dalam demokrasi, kebebasan bersuara dan berpendapat adalah hal yang sangat dihargai. Jadi jika dikaitkan dengan negara kita yang selama ini mengagungkan demokrasi, maka sudah sepatutnya masyarakat mempuyai hak untuk menyampaikan pendapatnya melalui opini publik. Salah satu wujud kebebasan publik saat ini adalah penggunaan media elektronik jejaring sosial seperti facebook. Penggunaan jejaring sosial itu terbuki ternyata bisa mengumpulkan aspirasi masyarakat yang menjadi opini publik yang kuat guna memberikan masukan pada setiap kebijakan publik.

Opini publik terhadap pembebasan Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang menggunakan facebook dan ternyata mampu menembus angka satu juta pendukung. Hal itu pun tak luput dari perhatian pemerintah. Hal itu pula menjadi salah satu faktor akhirnya dibebaskannyalah Bibit dan Chandra. Ini adalah salah satu bukti jika opini publik juga memiliki peran yang besar dalam menentukan kebijakan publik yang dilakukan oleh kalangan elit.

Dalam hal pengukuran opini dan kebijakan publik bisa dilakukan dengan cara jejak pendapat. Meskipun jejak pendapat yang sering dilakukan di negara kita adalah dengan mengambil sampel berdasarkan metode tertentu. Namun setidaknya jejak pendapat dapat dijadikan sebagai tolak ukur respon atau opini publik dari setiap kebijakan publik yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimana pun opini publik tersebut terbentuk berdasarkan pada kebijakan publik dan ini adalah bagian dari perwujudan negara yang demokratis.

Di samping itu, elit politik terkadang juga mampu menggiring opini publik untuk mendukung kebijakan publik yang dilakukan. Banyaknya elit politik yang menguasai media massa juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan sehingga opini publik senantiasa mengikuti keinginan yang mereka tuju. Baik itu yang mendukung kebijakan publik oleh pemerintah atau yang menentang kebijakan publik. Kalau memang kebijakan publik memengaruhi pembentukan opini publik, setidaknya opini publik itu merupakan respons terhadap kebijakan publik tersebut sehingga wujudnya tidak sama dengan opini publik yang dilemparkan elite ke publik itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika opini publik, kebijakan publik dan demokrasi merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan suatu negara. Opini publik yang terus mencuat dalam perpolitikan di Indonesia adalah jalur kehidupan politik yang setiap saat dapat berubah. Namun bagi sebuah demokrasi, kepedulian elit penguasa dalam menentukan kebijakan dengan melihat pada opini publik merupakan wujud kepekaan dari pemerintah terhadap apa yang dirasakan dan diinginkan oleh masyarakatnya.

Referensi
Paul Burstein, 2009, Hand Book of Politics, State and Society in Global Perspective, Springer New York Dordrecht Heidelberg London
http://kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Kekuatan%20Opini%20Publik.pdf
http://www.lsi.or.id/riset/66/jajak-pendapat-publik-membantu-demokrasi-bekerja